SEKILAS INFO

SELAMAT ATAS PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI ATAS TERPILIHNYA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PROVINSI JAMBI MENJADI SALAH SATU WEBSITE TERBAIK SEINDONESIA.    EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
  I     I

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2013

Posted : 24 Desember 2013 09:03:19

                Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus meminta kepada Bupati/walikota dan para kepala SKPD untuk secara serius dan cepat menyelesaikan atau menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh aparat pengawasan terutama rekomendasi BPK RI sekecil apapun, jangan sampai yang tadinya ranah administratif menjadi ranah hukum karena lalai. Hal itu ditegaskannya dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan daerah tahun 2013 yang diikuti oleh 134 orang dari Inspektur se-Provinsi Jambi, (Senin 23/12-13) bertempat di Aston Hotel Jambi.

                Rapat koordinasi pengawasan daerah Se-Prov Jambi ini mengambil thema “Melalui rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Inspektorat se-Prov Jambi tahun 2013 kita laksanakan reformasi birokrasi yang bersih kompeten dan melayni dalam rangka  mewujjudkan Jambi Emas 2015”. Bertindak selaku pembicara dalam Rakor tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Maliki Heru Santosa dan Asisten Deputi Bidang Pengawasan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Sunarko.

                Untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP, Gubernur Jambi telah mengeluarkan Instruksi Gubernur kepada Bupati/walikota dan Kepala SKPD lingkup Provinsi Jambi sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian TLHP BPK RI dan aparat Pengawas Intern Pemerintah.

                “Memang benar bahwa prioritas kita pada saat ini, adalah bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan secara berarti, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja juga secara berarti, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di bumi sepucuk jambi sembilan lurah secara keseluruhan.” Ujar Gubernur. Maka Gubernur meminta secara terus menerus untuk menciptakan iklim yang baik, bebas dari penyimpangan termasuk peningkatan kinerja pemerintah.

                Dalam sambutannya Gubernur Jambi mengatakan jika mengacu pada hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 yang lalu, terdapat tiga kabupaten dan satu kota yang mendapat Opini WTP, yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur serta Kota Sungai Penuh. Perolehan Opini WTP tersebut memiliki korelasi yang positif terhadap kinerja aparat pengawasan.

                Untuk Provinsi Jambi sendiri yang juga memperoleh Opini WTP atas LKPD tahun 2012 tersebut adalah sangat membanggakan, karena dalam dokumen RPJMD 2010-2015 target WTP tersebut ditetapkan pada tahun 2014. Percepatan pencapaian tersebut hanya dapat diraih karena adanya komitmen dan kerja keras dari kita semua. Opini WTP tersebut untuk dapat dipertahankan dan kepada kabupaten/kota yang belum memperoleh opini WTP diharapkan terus berupaya untuk berbenah diri sehingga memperoleh opini WTP di tahun depan.

Sumber : Biro Humas dan Protokol (23/12)