PEMPROV PERKUAT SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Di Posting Oleh : Admin, Tanggal : 19 November 2018 , Dilihat Sebanyak : 847 Kali

Jambi (Humas Pemprov Jambi) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachori Umar, M.Hum dan 11 Kepala Daerah Kabupaten/Kota beserta Kepala Inspektorat se Provinsi Jambi menandatangani Komitmen Bersama Peningkatan Level Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP  se Provinsi Jambi dengan BPKP Provinsi Jambi. Acara penandatangan ini dilaksanakan pada acara Bincang Pagi dan Workshop dengan Tema Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  Level 3 dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 (terdefinisi) se Provinsi Jambi digelar di Auditorium Rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (19/11).  

 

Hadir pada acara ini Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Nasmifida,Ak, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wil. I Bea Rejeki Tirta Dewi.

 

Komitmen ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, APIP yang dimaksud nantinya akan berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam peningkatan peran pengawasan internal yang memadai. Dengan demikian, fungsi pencegahan korupsi bisa berjalan dengan baik dan pemberantasan korupsi bisa dijalankan lebih optimal.

 

Fachori Umar dalam sambutannya menekankan kepada seluruh OPD dan bupati/walikota se Provinsi Jambi untuk terus berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi. Pelaksanaan Tertib Administrasi di seluruh OPD se Provinsi Jambi akan menciptakan Pemerintahan yang baik terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset.

 

“Saya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang  berkomitmen untuk meningkatkan level maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP karena jika berkerja berdasarkan sistem yang baik itu benar-benar dihayati sebagai motor penggerak manajemen pemerintahan, maka tindak pidana korupsi dapat ditekan, dan dalam waktu yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan komitmen ini merupakan kunci keberhasilan mewujudkan good governance dan clean governance. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan dengan pengendalian dan pengamanan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Dengan sistem pengendalian yang baik, permasalahan dapat diketahui secara dini, dan dimungkinkan untuk segera diselesaikan sebelum menjadi lebih akut," tutur Fachrori.

 

“Untuk mewujudkan pengembangan manajemen pemerintahan melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju Level 3, APIP harus dapat mengawal kegiatan Pemda dari awal. Sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan dan evaluasinya. Tata kelola ini dapat diwujudkan dengan sistem pencegahan yang baik, yaitu SPIP dengan dimotori oleh APIP, agar seluruh OPD di Pemda dapat bersama-sama memenuhi tujuan pemda dalam menyejahterakan masyarakat," pungkas Fachrori.

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Nasmifida,Ak, menyampaikan pentingnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan cermat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

 

“Dalam rangka mewujudkan  SPIP dan tingkat kapabilitas daerah yang memadai, minimal kematangan maturitas level tiga dan kapabilitas APIP level 3. Dengan terlaksananya implementasi tingkat maturitas level 3 ini maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan efektif dan bersih, dimana laporan keuangan dan aset dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan serta ketaatan pada perundang-undangan,” tambahNasmifida.

 

“Apapun yang telah disusun untuk membangun maturitas akan menjadi kurang bermakna jika tidak dudukung oleh pemerintah dan seluruh jajaran agar tidak  terjadi lagi penyimpangan,”ujar Kepala Perwakilan BPKP Jambi ini. (Maria/edit: Mustar, foto: Agus Supriyanto, Kamerawan : Latib).

GPR WIDGET