Sekda : Tim TPAKD Provinsi Jambi Harus Mampu Dorong Perkembangan Ekonomi Daerah
Di Posting Oleh : Admin, Tanggal : 04 Desember 2018 , Dilihat Sebanyak : 25 Kali

 


Jambi- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto, M.Si selaku Ketua TPAKD mengharapkan TPAKD Provinsi Jambi mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kemudahan akses keuangan daerah bagi masyarakat dan pengembangan berbagai macam program yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional. Pernyataan  ini disampaikannya saat membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi Semester II Tahun 2018, Senin (3/12) bertempat di hotel Aston. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Endang Nuryadin, pihak perbankan, OPD terkait dan anggota TPAKD, Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

            Dijelaskan Sekda pada sesi wawancara bahwa Provinsi Jambi memiliki beberapa permasalahan ekonomi makro, seperti gini rasio tinggi, daya beli masyarakat yang masih rendah, penurunan produktivitas sektor pertanian terhadap PDRB, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. “Kondisi ini memaksa kita untuk memikirkan suatu bentuk inovasi kegiatan, yang saya harapkan dapat memperbaiki permasalahan tersebut. Dan melalui rapat pleno ini akan membuka dialog yang mampu mendesain langkah-langkah ke depan, misalnya dapat memperbaiki peraturan, iklim usaha yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan manajemen, teknologi tepat guna, dan lain- lain serta langkah-langkah yang dapat diambil guna percepatan akses keuangan di Provinsi Jambi, sehingga jumlah investor di Provinsi Jambi akan meningkat”ujar Sekda.

            Sekda menambahkan bahwa kegiatan ini  menindaklanjuti rakornas TPAKD  dimana beberapa provinsi memaparkan keberhasilan program TPAKD yang telah berjalan dengan baik dan terdata dengan baik, bagaimana penyalurkan bantuan kepada UMKM melalui permodalan dan sosialisasi dan melalui pihak perbankan di tiap daerah. “Provinsi Jambi  sudah dilakukan sejak 2001 yaitu melalui penyaluran Kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat KUPEM yang saat pada saat itu mencapai Rp 15 Milyar bekerjasama dengan bank Jambi, kita titipkan uang Pemda ke Bank Jambi dan jika ada UMKM membutuhkan modal tinggal datang ke bank bunganya sangat kecil 5 s.d 6% per tahun, masalah yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengembalian pinjaman dari pelaku UMKM, kita memang perlu mengingatkan bahwa pinjaman itu harus dikembalikan lagi ini bentuknya bukan hibah kalau mereka komitmen ketika meminjam maka ahrus mengembalikan maka UMKM kita dapat sejajar dengan UMKM di daerah lain .Kita mendorong  UMKM kita melalui akses permodalan, pemasaran, dan jaringan yang bisa memasok atau membutuhkan hasil dari UMKM kita, sehingga program ini dapat sesuai dengan harapan Presiden kita untuk memulai kegiatan dari daerah pinggiran, pedesaan dan perbatasan, sehingga UMKM dapat menjadi pelaku usaha yang benar-benar dapat diandalkan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat”ujar Sekda.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Endang Nuryadin menyampaikan tujuan rapat, yakni untuk mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah, mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta meningkatkan peran serta jasa keuangan mengembangkan ekonomi daerah. “UMKM belum bankable (akses perbankan) disebabkan permasalahan administrasi atau kelengkapan syarat dalam pengajuan kredit karena bank juga harus tunduk pada aturan padahal keberadaan UMKM tersebut punya potensi yang baik. Solusi yang ditawarkan bagi masyarakat adalah dengan bantuan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta menjadi agenda dalam rapat tersebut guna optimalisasi sumber dana daerah, kita juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk jasa keuangan bukan hanya pinjaman tetapi juga untuk memanfaatkan program lain” kata Kepala OJK Jambi.

OJK memiliki beberapa program TPAKD di tahun 2018  diantaranya penetapan thematic program berdasarkan klasifikasi program kerja yaitu program perluasan akses keuangan contohnya laku pandai dan simpel. Pengembangan one village one agent, asuransi usaha tanaman padi dan asuransi ternak sapi, penyaluran kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) antara lain kredit usaha rakyat. Peluncuran kredit melawan rentenir, fasilitasi akses kredit UMKM binaan pemda. Program penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah contohnya transformasi badan kredit daerah menjadi lembaga keuangan mikro, penerbitan kartu izin usaha mikro kecil, BUMDes, pengembangan desa binaan dan desa wisata.(Maria/ Foto: Mulyadi, Kamerawan: Ardi)

GPR WIDGET