Sekda Tegaskan OPD Fokus Kinerja Hasil (Outcome) pada Pelaksanaan Kegiatan
Di Posting Oleh : Admin, Tanggal : 25 April 2019 , Dilihat Sebanyak : 105 Kali

 

Jambi (Humas Pemprov Jambi),  Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Shang Ratu Hotel dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto,M.Si, Rabu (24/4/19).

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah wilayah Sumatera yang telah diselenggarakan oleh Menteri PAN RB pada tanggal 28 Januari 2019 di Bandung dimana Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan predikat B dalam implementasi AKIP juga didapat oleh 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah meraih predikat B bahkan salah satu kabupaten telah menambahkan peringkat BB yaitu Kabupaten Batanghari.

"Hasil ini merupakan wujud keseriusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi SAKIP dengan baik pada perangkat daerahnya selain itu didukung pula oleh sinergitas Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian PAN RB dalam memberikan pembinaan serta pendampingan penyusunan dokumen SAKIP bagi Pemerintah Kabupaten/Kota namun masih ada 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat predikat CC, sehingga perlu upaya pembenahan lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya," ungkap Sekda.

Sekda menegaskan perhatian bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Evaluator Kementerian PAN RB dalam menilai akuntabelnya kinerja Pemerintah Daerah dilihat dari bagaimana implementasi SAKIP pada perangkat daerah masing-masing,"Dokumen perencanaan strategis yang berbasis kinerja hasil (outcome)  pada perangkat daerah harus memiliki kualitas yang baik dan kinerja yang terukur," tegas Sekda.

Mengimplementasikan SAKIP harus terus dilakukan dengan upaya-upaya pembenahan salah satunya dengan cara melakukan pendampingan dalam penyusunan komponen SAKIP perangkat daerah mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja. "Upaya tersebut perangkat daerah dapat menyusun rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan terukur yang harus dicapai oleh masing-masing perangkat daerah secara bertahap melakukan penjabaran kinerja dalam perjanjian kinerja pada tingkat eselon II, III, dan IV serta menyusun rencana aksi yang dilakukan guna pencapaian IKU perangkat daerah tersebut," jabar Sekda.

Sekda menjelaskan implementasi SAKIP instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran,"Agar memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan menjadi jelas dan terukur serta dapat menetapkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran," jelas Sekda.

Gempar Genefianto, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 1 selaku Evaluator SAKIP Pemerintah Daerah menerangkan berdasarkan Permenpan 30 Tahun 2018 terkait evaluasi Reformasi Birokrasi  yang sebelumnya berpusat pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota diperluas pada Organisasi Perangkat Daerah,"Penilaian juga pada Organisasi Perangkat Daerah yang semuanya harus bangun Reformasi Birokrasi," kata Gempar.

Sementara sebelumnya, Kabag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Safrudin menyampaikan peserta Bimtek SAKIP 2019 terdiri dari Kepala Dinas (kepala OPD), Kasubbag Perencanaan, Tim SAKIP Kabupaten/Kota yang berjumlah 170 orang. (Raihan, foto : Novriansah).

GPR WIDGET